PGRI lahir tanggal 25 November 1945, hanya berselelang tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Semangat dan suasana batin perjuangan kemerdekaan Indonesia turut membidani lahirnya PGRI. Pada perkembangan selanjutnya emangat kemerdekaan itu senantiasa mewarnai perjuangan PGRI. bertempat disekolah Guru Putri (SGP) Surakarta diselenggrakan Kongres I PGRI dari tanggal 24-25 November 1945. Pada konngres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Pada kongres itu dirumuskan tujuan PGRI, yaitu :
Dalam perkembangannya PGRI senantiasa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai kehidupan dinegara kita. pada masa perang kemrdekaan 1945-1949, PGRI berhsil mengadakan dua kali kongres yaitu kongres II dan kongres II. Pada kongres II 21- 23 November 1946, disampaikan tuntutan kepada pemerintah, yaitu :
1. Sistem pendidikan selekasnya didaarkan pada kepentingan nasional;
2. Gaji guru supaya tidak dihentikan
3. diadakan Undang-undangn Pokok perburuhan
Pada tanggal 27-29 Februari 1948 diadakan kongres III. Hasil kongres itu menegaskan PGRO memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas, yaitu ,mempertahankan NKRI, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45, dan tidak bergerak dalam lapangan politik atau non partai politik. Sifat dan siasat perjuangan PGRI adalah
Pada masa demoktasi liberal 1050-1959 diadakan lima kongres yaitu kongres IV sampai dengan VIII. Pada masa itu keberadaaaan PGRI semakin kokoh dengan tekad mempersatukan seluruh guru dalam wadah PGRI. Pada tahun 1955 muncul gejala memecah blah PGRI oleh PKI, upaya itutidak berhasil dilakukan pada mada demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. perpecahan ditubuh PGRI semakin meruncing dengan lahirnya PGRI Non- Vaksentral atau PKI perbedaan itu kemudian berakhir karena meletusnya peristiwa G30SPKI. setelah peristiwa itu PGRI dari tahun 1966-1972 berjuangan untuk menegakan orde baru. masa itu merupakan masa konsulidasi dan pembenahan organisasi/ pada masa itu hubunga PGRI dengan pemerintah orde baru sangat dekat. setelah lahirnya gerakan reformasi, PGRI kemudian berdasarkan kongres ke XVIII di bandung pada tahun 1998, merumuskan kembali visi, misi dan jati diri PGRI. kenudian dengan belajar dari pengalaman orde baru, PGRI kemudian menetapkan untuk bersikap independen, Non Partisan dan non partai politik. kemudian dikukukahkan kembali tekad itu pada kongres XIX di Semarang
Untuk lebih jelasnya Dedi Supriadi mengidentifikasi empat periode PGRI sebagai berikut:
Periode Pertama (1945-4955) merupakan tahap perkemabngan awal, ayau daapt saya sebu sebagai tahap formatif yaitu sejak kelahiran hingga menjadi benturan kepentingan politik didalamnya menjeleng pemilu 1955 yang hampir membuat organisasi itu hancur. lahir ditengah bau mesiu dan dentuman merian takala tentara sekutu/NICA berusaha kembali mnguasai Indonesia. PGRI meruoakan bagian dari kekuatan bangsa yamh berusaha mempertahankan negara prokllamasi. Nasionalisme dan pratriotisme sangat kental mewarnai saat-saaat PGRI. selama revolusi fisik 1945-1949 memomentum itu terus dipertahnkan terbukti dari kterlibatkan PGRI sebagai organisasi dan para anggotnya dalam memperjuanglan bangsa.
Memasuki tahun 1950-an PGRI sangat aktif memberikan kontribusinyaterhadap pembangunan dan pentaan sistem pendidikan yang carut murut. sebagai peninggalan maa sebelumnya zaman kolonial Belanda, masa kedudukan jepangdan zaman refolusi fisik. selama zaman peride ini PGRI sebagai organisasi sangat kompak, kuat an para pengurusnya maupun anggotanya memiliki visi yang sama mengenai organisasi serta perjuanganya. Praksi antar pengurus dan sebagai kelompok kepentingan atau interestgroups) belum lama muncu periode ini kalaupun ada friksi masih sebatas persaingan inter organisasi yang dapat mudah diselesaikan secara interen pula. Para pengurus dan anggota disibukan oleh angenda-agenda pembangunan organisasi (misalnya Pembukaan Komisariat-komisariat Daerah) dan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang mendesak. PGRI , misalnya sangat aktif mempelopori perumusan konsep pendidikan nasional, terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf, dan upaya mengatasi kekurangan guru.
Kedua Periode (1955-1966) merupakan tahap yang kritis bagi PGRI sehingga dapat saya sebut sebagai "tahap Pancaroba) dalam perjalanan orgnisasi ini . selama periode ini mulai terjadi pembenturan kepentiingan dan intrik politik didalam tubuh PGRI. Intrik politik dimulai menjelang pemilu1955 ketika kelompok pro PKI berusaha menanamkan pengaruhnya dalam organisasi ini pada kongres VIII PGRI tahun 1956 di Bandung. Perebutan pengaruh mencapai puncaknya pada kongres X PGRI di jakarta yang disusul dengan lairnya PGRI Non- Vaksentral/PKI. HAmpir sejak krisis ini menghancurkan PGRI. tetapi berkat kegigihan pengurusnya, terutama ketua umumnya, M.E Subiadinata, Krisis itu dapat diatasi. terjadi peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 yang ternyata gagal, turut mempercepat rontoknya kekuatan-kekuatan pro PKI dalam tubuh PGRI. Pada babak akhir periode ii ditandai pula oleh usaha untuk melakukan konsolidasiulang terhadap organisasi dalam suasana yang masih mncekamyaitu masa transisi dari era Orde Baru pada tahun 1966-1967
Ketiga periode berlangsung lama (1967-1998), yaitu sejak lahirnya orde baru hingga berakhir era ini. Periode ini dapat sya sebut sebagai "tahap stabilitasi dan pertumbuhan" setelah organisasi ini selamat dari ujian berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhannya yang baru ibarat sebuah second surve. Sebagai komponen orde baru , PGRImenikmati masa-masa perkembangan dan stabilitas dan kekohesifan pada interen organisasi. stabilitas ini secara simbolis direpresentasikan, antara lain, pada pengurusnya. Setelah melewati empat periode kepemimpinan dibawah M.E Subiadinata sebagai ketua umum PB-PGRI (1956-1969) yang diselingi oleh slamet I menyusut wafatnya M.E subiadinata tahun 1969 PB PGRI dipimpinoleh Basyuni Surimiharja selama enam periode (1970-1998)
Akan tetapi, seperti yang dikemukakan terdahulu,periode ini mencatat sisi lain dari perjalanan PGRI, yaitu hubungan mesra organisasi ini dengan pemerintah yang mempekerjakan para guru. Disamping memiliki aspek-aspek positif pendekatan hubungan ini juga pada giriliranya agak menyulitkan posisi PGRI sendiri dalam memperjuangkan nasib guru. Sangat jelas pula terlihat paa periode ini, sifat PGRI sebagai organisasi yang unitaristik, independent dan non partaipolitik agak terabaikan penegakannya, atau mungkin diartikulasikan secara berbeda dengan sifat organisasi ini pertama kali dirumuskan. bersama para pegawai negeri sipil lainnya (juga TNI,/ABRI), PGRI sebagai organisasi menjadi mesin birokrasi dan mesin politik (artinya partisan) raksasa yang sanagt efektif.
Pada periode ini saya melihat adanya jarak yang lebar antara peran-peran yang dimainkan ditingkat atas dengan aspirasi dan harapan yang mengelora ditataran "akar rumput" (para anggota ditingkat bawah). Sebuah justifikasi dapat dikemukakan terhadap kecenderungan PGRI selama periode ini, yakni pada masa tersebut sulit bagi sebuah organisasi PGRI untukmenghindar dari berbagai tekanan politik yang begitu hebat dan sistematis pada era orde baru, tentu saja dengan segala dilemanya PGRI. Tekanan organisasi yang dikamsud telah memaksa hampir seluruh organisasi (apalagi dengan jumlah anggota yang raksasa seperti PGRI) bahkan juga termasuk partai politik , untuk tidak mampu mengambil " jalan sendiri " diluar koridor yang ditentukan oleh orde baru . bahkan dapat dikatakan bahwa justru dengan mekanisme adaptasi seperti itu, PGRI dapat tetap bertahan dan kuat selama ini. MOdel kepemimpinan yang sejuk dan kooperatif yang ditampilkan oleh Basyuni Suriamiharja tampaknya memang cocok untuk masa tersebut.
Periode keempat dimulai sejak bergulir era reformasi, yaitu sejak konggres XVII tahun 1998 dibandung . periode ini dapat saya sebut sebagai "tahap Perkembangan Lanjut" ketika PGRI memasuki babak baru dalam alam yang baru pula. Ia berusaha mengambil jarak secara lebih fair daroi pemerintah dengan tetap mempertahankan sikap kooperatif dan kesejukannya. PGRI juga berusaha kepada khittahnya, yaitu berpegang secara konsisten dan konsewen pada tiga sifat dasar : unitristik, independen, dan non partai politik. dalam konteks politik, pada era multipartai ini para anggota dibebaskan untuk menentukan pilihanya, karena sebagai organisasi, PGRI telah bertekad untuk tidak memasuki wilayah tersebut.
Dalam strategi perjuangan dan cara menyampaikan tuntutannya, PGRI menjadi lebih berani dan vokal, seperti terungkap dalam Guru mengguat pada tahun 2000. Pemikiran bahwa PGRI merupakan serikat pekerja (Trade Union) selain sebagai asosiasi profesi mengemuka secara lebih aksplisit dibandingkan pada masa -masa sebelumnya; begitu juga strategi perjuangannya mengikuti cara-cara lazim dalam serikat pekerja. Artinya, pada saat diperlakukan dan kondisi memaksa , tak ragu-ragu PGRI menyatakan pendirianya yang mungkin berseberangan dengan perspektif pemerintah, semata-mata demi membela kepentingan para anggotanya. Tentu saja, hal ini tidak tanpa resiko dan ada harga yang harus dibayar. Misalnya, hubungan PGRI menjadi lebih berjarak dengan pemerintah dan partai politik. Akses keberbagai posisi/jabatan dipemerintahpun tidak lagi terbuka seperti di masa lalu.
3. diadakan Undang-undangn Pokok perburuhan
Pada tanggal 27-29 Februari 1948 diadakan kongres III. Hasil kongres itu menegaskan PGRO memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas, yaitu ,mempertahankan NKRI, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45, dan tidak bergerak dalam lapangan politik atau non partai politik. Sifat dan siasat perjuangan PGRI adalah
- Bersifat korektif dan kontruktif terhadap pemerintah pada umumnya, kementrian PP&K khususnya, dengan mempertahankankebebasannya sebagai serikat sekerja atau (yang dijamin oleh UUD 1945
- Bekerjasama dengan serikat buruh lainnya
- Bekerjasama dengan badan-badan lainnya (partai politik, organisasi-organisasi pendidikan, badan -badan perjuangan dan lain)
- bergerak di tengah-tengah masyarakat.
Pada masa demoktasi liberal 1050-1959 diadakan lima kongres yaitu kongres IV sampai dengan VIII. Pada masa itu keberadaaaan PGRI semakin kokoh dengan tekad mempersatukan seluruh guru dalam wadah PGRI. Pada tahun 1955 muncul gejala memecah blah PGRI oleh PKI, upaya itutidak berhasil dilakukan pada mada demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. perpecahan ditubuh PGRI semakin meruncing dengan lahirnya PGRI Non- Vaksentral atau PKI perbedaan itu kemudian berakhir karena meletusnya peristiwa G30SPKI. setelah peristiwa itu PGRI dari tahun 1966-1972 berjuangan untuk menegakan orde baru. masa itu merupakan masa konsulidasi dan pembenahan organisasi/ pada masa itu hubunga PGRI dengan pemerintah orde baru sangat dekat. setelah lahirnya gerakan reformasi, PGRI kemudian berdasarkan kongres ke XVIII di bandung pada tahun 1998, merumuskan kembali visi, misi dan jati diri PGRI. kenudian dengan belajar dari pengalaman orde baru, PGRI kemudian menetapkan untuk bersikap independen, Non Partisan dan non partai politik. kemudian dikukukahkan kembali tekad itu pada kongres XIX di Semarang
Untuk lebih jelasnya Dedi Supriadi mengidentifikasi empat periode PGRI sebagai berikut:
Periode Pertama (1945-4955) merupakan tahap perkemabngan awal, ayau daapt saya sebu sebagai tahap formatif yaitu sejak kelahiran hingga menjadi benturan kepentingan politik didalamnya menjeleng pemilu 1955 yang hampir membuat organisasi itu hancur. lahir ditengah bau mesiu dan dentuman merian takala tentara sekutu/NICA berusaha kembali mnguasai Indonesia. PGRI meruoakan bagian dari kekuatan bangsa yamh berusaha mempertahankan negara prokllamasi. Nasionalisme dan pratriotisme sangat kental mewarnai saat-saaat PGRI. selama revolusi fisik 1945-1949 memomentum itu terus dipertahnkan terbukti dari kterlibatkan PGRI sebagai organisasi dan para anggotnya dalam memperjuanglan bangsa.
Memasuki tahun 1950-an PGRI sangat aktif memberikan kontribusinyaterhadap pembangunan dan pentaan sistem pendidikan yang carut murut. sebagai peninggalan maa sebelumnya zaman kolonial Belanda, masa kedudukan jepangdan zaman refolusi fisik. selama zaman peride ini PGRI sebagai organisasi sangat kompak, kuat an para pengurusnya maupun anggotanya memiliki visi yang sama mengenai organisasi serta perjuanganya. Praksi antar pengurus dan sebagai kelompok kepentingan atau interestgroups) belum lama muncu periode ini kalaupun ada friksi masih sebatas persaingan inter organisasi yang dapat mudah diselesaikan secara interen pula. Para pengurus dan anggota disibukan oleh angenda-agenda pembangunan organisasi (misalnya Pembukaan Komisariat-komisariat Daerah) dan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang mendesak. PGRI , misalnya sangat aktif mempelopori perumusan konsep pendidikan nasional, terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf, dan upaya mengatasi kekurangan guru.
Kedua Periode (1955-1966) merupakan tahap yang kritis bagi PGRI sehingga dapat saya sebut sebagai "tahap Pancaroba) dalam perjalanan orgnisasi ini . selama periode ini mulai terjadi pembenturan kepentiingan dan intrik politik didalam tubuh PGRI. Intrik politik dimulai menjelang pemilu1955 ketika kelompok pro PKI berusaha menanamkan pengaruhnya dalam organisasi ini pada kongres VIII PGRI tahun 1956 di Bandung. Perebutan pengaruh mencapai puncaknya pada kongres X PGRI di jakarta yang disusul dengan lairnya PGRI Non- Vaksentral/PKI. HAmpir sejak krisis ini menghancurkan PGRI. tetapi berkat kegigihan pengurusnya, terutama ketua umumnya, M.E Subiadinata, Krisis itu dapat diatasi. terjadi peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 yang ternyata gagal, turut mempercepat rontoknya kekuatan-kekuatan pro PKI dalam tubuh PGRI. Pada babak akhir periode ii ditandai pula oleh usaha untuk melakukan konsolidasiulang terhadap organisasi dalam suasana yang masih mncekamyaitu masa transisi dari era Orde Baru pada tahun 1966-1967
Ketiga periode berlangsung lama (1967-1998), yaitu sejak lahirnya orde baru hingga berakhir era ini. Periode ini dapat sya sebut sebagai "tahap stabilitasi dan pertumbuhan" setelah organisasi ini selamat dari ujian berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhannya yang baru ibarat sebuah second surve. Sebagai komponen orde baru , PGRImenikmati masa-masa perkembangan dan stabilitas dan kekohesifan pada interen organisasi. stabilitas ini secara simbolis direpresentasikan, antara lain, pada pengurusnya. Setelah melewati empat periode kepemimpinan dibawah M.E Subiadinata sebagai ketua umum PB-PGRI (1956-1969) yang diselingi oleh slamet I menyusut wafatnya M.E subiadinata tahun 1969 PB PGRI dipimpinoleh Basyuni Surimiharja selama enam periode (1970-1998)
Akan tetapi, seperti yang dikemukakan terdahulu,periode ini mencatat sisi lain dari perjalanan PGRI, yaitu hubungan mesra organisasi ini dengan pemerintah yang mempekerjakan para guru. Disamping memiliki aspek-aspek positif pendekatan hubungan ini juga pada giriliranya agak menyulitkan posisi PGRI sendiri dalam memperjuangkan nasib guru. Sangat jelas pula terlihat paa periode ini, sifat PGRI sebagai organisasi yang unitaristik, independent dan non partaipolitik agak terabaikan penegakannya, atau mungkin diartikulasikan secara berbeda dengan sifat organisasi ini pertama kali dirumuskan. bersama para pegawai negeri sipil lainnya (juga TNI,/ABRI), PGRI sebagai organisasi menjadi mesin birokrasi dan mesin politik (artinya partisan) raksasa yang sanagt efektif.
Pada periode ini saya melihat adanya jarak yang lebar antara peran-peran yang dimainkan ditingkat atas dengan aspirasi dan harapan yang mengelora ditataran "akar rumput" (para anggota ditingkat bawah). Sebuah justifikasi dapat dikemukakan terhadap kecenderungan PGRI selama periode ini, yakni pada masa tersebut sulit bagi sebuah organisasi PGRI untukmenghindar dari berbagai tekanan politik yang begitu hebat dan sistematis pada era orde baru, tentu saja dengan segala dilemanya PGRI. Tekanan organisasi yang dikamsud telah memaksa hampir seluruh organisasi (apalagi dengan jumlah anggota yang raksasa seperti PGRI) bahkan juga termasuk partai politik , untuk tidak mampu mengambil " jalan sendiri " diluar koridor yang ditentukan oleh orde baru . bahkan dapat dikatakan bahwa justru dengan mekanisme adaptasi seperti itu, PGRI dapat tetap bertahan dan kuat selama ini. MOdel kepemimpinan yang sejuk dan kooperatif yang ditampilkan oleh Basyuni Suriamiharja tampaknya memang cocok untuk masa tersebut.
Periode keempat dimulai sejak bergulir era reformasi, yaitu sejak konggres XVII tahun 1998 dibandung . periode ini dapat saya sebut sebagai "tahap Perkembangan Lanjut" ketika PGRI memasuki babak baru dalam alam yang baru pula. Ia berusaha mengambil jarak secara lebih fair daroi pemerintah dengan tetap mempertahankan sikap kooperatif dan kesejukannya. PGRI juga berusaha kepada khittahnya, yaitu berpegang secara konsisten dan konsewen pada tiga sifat dasar : unitristik, independen, dan non partai politik. dalam konteks politik, pada era multipartai ini para anggota dibebaskan untuk menentukan pilihanya, karena sebagai organisasi, PGRI telah bertekad untuk tidak memasuki wilayah tersebut.
Dalam strategi perjuangan dan cara menyampaikan tuntutannya, PGRI menjadi lebih berani dan vokal, seperti terungkap dalam Guru mengguat pada tahun 2000. Pemikiran bahwa PGRI merupakan serikat pekerja (Trade Union) selain sebagai asosiasi profesi mengemuka secara lebih aksplisit dibandingkan pada masa -masa sebelumnya; begitu juga strategi perjuangannya mengikuti cara-cara lazim dalam serikat pekerja. Artinya, pada saat diperlakukan dan kondisi memaksa , tak ragu-ragu PGRI menyatakan pendirianya yang mungkin berseberangan dengan perspektif pemerintah, semata-mata demi membela kepentingan para anggotanya. Tentu saja, hal ini tidak tanpa resiko dan ada harga yang harus dibayar. Misalnya, hubungan PGRI menjadi lebih berjarak dengan pemerintah dan partai politik. Akses keberbagai posisi/jabatan dipemerintahpun tidak lagi terbuka seperti di masa lalu.
0 komentar:
Posting Komentar